Jurnal Ekonomi Koperasi 1

Review

Analisa Komparatif Antara Koperasi Simpan Pinjam (KSP) dan Koperasi Kredit (KOPDIT)*)

*) Kajian Kelompok Peneliti tahun 2008.
Artikel diterima 9 April 2009, Peer review 22 April s.d. 8 Juni 2009, review akhir 7 Juli 2009
**) Peneliti pada Deputi Bidang Pengkajian Sumberdaya UKMK (tim peneliti)

Oleh : 

Riana Panggabean**)

Abstrak

          Tujuan dari kegiatan ini adalah untuk membandingkan Simpan Pinjam Koperasi (SLC) dan Kredit Koperasi (CC) dalam melaksanakan prinsip dasar koperasi. Hasil penilaian menunjukkan bahwa: 1) Ada perbedaan antara SLC dan CC dalam menerapkan prinsip-prinsip koperasi. Perbedaannya terletak pada penentuan persyaratan anggota pada prinsip koperasi pertama: Kewajiban Kerjasama) Pelaksanaan pendidikan pada prinsip koperasi kelima, b) horisontal dan vertikal dan implementasi interlending pada prinsip koperasi keenam, c) untuk membayar pajak tersebut sevent prinsip koperasi. 2) Apa yang benar-benar di bagian bawah itu (CC) lebih baik dalam menerapkan prinsip-prinsip kerjasama: a) Anggota adalah pemilik koperasi harus dilayani dengan baik, b) Pendidikan adalah fasilitas untuk meningkatkan kemampuan dan motivasi koperasi, c) Kerjasama antara CC merupakan instrumen saling membantu antara CC dan sumber daya dari peningkatan usaha di bidang jasa render kepada anggota, d) CC memiliki standar operasional yang jelas promosi.

Kata kunci : KSP dan Kopdit berbeda dalam implementasi prinsip koperasi, syarat anggota, pendidikan, kerjasama horisontal dan vertikal.

1. PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

          Ketika krisis ekonomi melanda di Indonesia, koperasi dapat bertahan dan bahkan berkembang, khususnya koperasi simpan pinjam. Koperasi simpan pinjam yang dikembangkan oleh Kementerian Negara Koperasi dan UKM ada dua bentuk yaitu (1) Koperasi Simpan Pinjam disebut KSP melaksanakan kegiatan usahanya hanya usaha simpan pinjam dan (2) Unit Usaha Simpan Pinjam disebut USP adalah unit usaha yang dibentuk dalam suatu koperasi sebagai bagian dari kegiatan usaha koperasi melakukan kegiatan usaha simpan pinjam (PP No 9 Thn 1995). Prinsip koperasi merupakan esensi dari dasar kerja koperasi sebagai badan usaha dan merupakan ciri khas dan jati diri koperasi yang membedakannya dari usaha lain. Yang dimaksud dengan prinsip-prinsip koperasi adalah (1) Keanggotaan sukarela dan terbuka, (2) Pengendalian oleh anggota secara demokratis, (3) Partisipasi ekonomi anggota, (4) Otonomi dan kebebasan, (5) Pendidikan dan pelatihan serta informasi, (6) Kerjasama antar koperasi dan (7) Kepedulian terhadap komunitas (Internasional Co-operative Alliance/ICA).

1.2 Tujuan dan Manfaat Kajian

         Tujuan kegiatan ini adalah membandingkan KSP dan kopdit dalam implementasi prinsip dasar koperasi.

1.3 Manfaat Kajian

         Sebagai bahan masukan bagi pengambil kebijakan/keputusan untuk pengembangan KSP dan kopdit lebih lanjut.

II. TINJAUAN KONSEP

          Sesuai dengan tujuan kegiatan ini yaitu membandingkan KSP dan kopdit dalam implementasi prinsip dasar koperasi. Perlu ditelusuri konsep prinsip-prinsip dasar koperasi, sesuai Undang-Undang Koperasi Nomor 25 Tahun 1992 dan Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1995 Tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Simpan Pinjam oleh Koperasi dan Manajemen Operasional Koperasi Kredit. Hal ini dapat diuraikan sebagai berikut:

2.1 Prinsip-prinsip Koperasi

          Perincian prinsip-prinsip koperasi yang menjadi landasan operasional KSP dan kopdit dijelaskan sebagai berikut:

  1). Keanggotaan yang Bersifat Terbuka dan Sukarela

  2). Pengelolaan Dilakukan Secara Demokratis

  3). Anggota Berpartisipasi Dalam Kegiatan Ekonomi

  4). Adanya Otonomi dan Kemandirian

  5). Pendidikan, Pelatihan dan Penerangan

  6). Kerjasama Antara Koperasi

  7). Memiliki Kepedulian Terhadap Masyarakat

2.2 Koperasi Kredit

          Menurut Badan Koordinasi Koperasi Kredit Daerah (1996:7) pengertian kopdit adalah badan usaha yang dimiliki oleh sekumpulan orang dalam suatu ikatan pemersatu, bersepakat untuk menabungkan uang mereka sehingga menciptakan modal bersama guna dipinjamkan diantara sesama mereka dengan bunga yang layak serta untuk tujuan produktif dan kesejahteraan. Pengertian konsep ini dijelaskan sebagai berikut:

1). Badan Usaha

2). Dimiliki Oleh Sekumpulan Orang

3). Dalam Suatu Ikatan Pemersatu

     a). Lingkungan Kerja (Accupational Common Bond)

     b). Lingkungan tempat tinggal (Teritorial Commond Bond)

     c). Lingkungan Perkumpulan (Asosieson Commond Bond)

     d). Bersepakat Untuk Menabung Uang Mereka yang Disisihkan Dari Penghasilan

     e). Menciptakan Modal Bersama

     f). Dipinjamkan Diantara Sesama Mereka

     g). Bunga yang Layak

     h). Tujuan Produktif dan Kesejahteraan

     i). Tiga Pilar Koperasi Kredit Sebagai alat Pembangunan

2.3 Implementasi Konsep Prinsip Koperasi Menurut Koperasi Kredit

          Implementasi konsep prinsip koperasi pada kopdit (credit union) dituangkan dalam Manajemen Profesional Koperasi Kredit yang diterbitkan oleh Induk Koperasi Kredit pada Pebruari 2003, sebagai acuan bertindak untuk melaksanakan usaha simpan pinjam. Hal ini dapat dijelaskan sebagai berikut:

1). Koperasi Kredit Dikendalikan oleh Anggota

2). Struktur yang Demokratis

3). Keanggotaan yang Terbuka dan Suka Rela

4). Pengendalian (control) Demokratis

5). Non Diskriminasi

6). Layanan kepada Anggota

7). Distribusi kepada Anggota

8). Membangun Stabilitas Keuangan

9). Tujuan Sosial

10). Pendidikan yang berkelanjutan

2.4 Peubah dan Indikator Kajian

          Untuk mencapai tujuan umum pada kajian ini diidentifikasi indikator yang diasumsikan mampu menjelaskan inplementasi pelaksanaan prinsip-prinsip koperasi pada kedua sasaran kajian yang akan dibedakan dalam kajian ini. Ketujuh prinsip tersebut dijadikan variabel dan dari variabel diidentifikasi indikatornya seperti pada Tabel 1.

III. METODE KAJIAN

3.1. Teknik Pengumpulan Data

       Teknik pengambilan data dilakukan dengan metode survey. Data dan informasi yang digunakan dalam kajian ini adalah data sekunder dan data primer.

3.2. Teknik Penetapan Sampel

1). Populasi dalam kajian ini adalah semua KSP dan kopdit yang ada di kabupaten lokasi kajian

2). Teknik penarik lokasi sampel dalam kajian ini dilakukan dengan metode purposive dengan ciri di kab/kodya yang bersangkutan terdapat KSP/USP dan kopdit yang sudah berjalan selama 5 tahun dan koperasi tersebut aktif

3). Teknik penarikan sampel KSP dan kopdit dilakukan secara purposive dengan ciri ciri KSP dan kopdit aktif melakukan usaha simpan pinjam

4). Lokasi kajian ini dilakukan di 4 (empat) provinsi: Sumatera Utara, Jawa Barat, Jawa Timur, dan Bali

5). Jumlah sampel koperasi masing-masing kabupaten 2 KSP dan 2 kopdit. Responden masing koperasi 3 orang (1 orang pengurus/managemen dan dua orang anggota).

3.3. Teknik Analisis Data

1). Metode analisis yang digunakan dalam kajian ini menggunakan analisis kualitatif dan analisis kuantatif .

2). Analisis kualitatif dilakukan melalui teknik pembobotan dan skoring. Skor masing-masing koperasi dijumlah dan dibagi 100. Jumlah skoring masing-masing KSP/kopdit itulah yang menjadi pembeda antara KSP dengan kopdit, dijelaskan pada tabel 1 (lampiran 1).

3). Data sekunder profil KSP dan kopdit di tingkat kab/kota diolah dengan analisis pengujian varian satu jalur (one way anova) Uji ini digunakan untuk mengetahui ada tidaknya perbedaan rata-rata untuk lebih dari dua kelompok sampel yang tidak berhubungan (DuwiPryanto, 2008).

IV. HASIL KAJIAN

4.1 Profil Responden KSP dan Kopdit

          Profil KSP dan kopdit dilihat dari (1) Jumlah anggota, (2) Jumlah nasabah, (3) Total Modal yang terdiri dari Modal sendiri dan modal luar, (4) Total asset dan (5) SHU. Hasil kajian menjelaskan bahwa jumlah rata-rata anggota pada 8 unit KSP responden sebanyak 1684 orang, Jumlah anggota terendah terdapat di Bali dan Jumlah anggota tertinggi terdapat di Jawa Barat. Sedangkan jumlah anggota 8 unit kopdit responden jauh lebih besar dibanding dengan jumlah anggota KSP yaitu sebanyak 7.039 atau empat kali lebih besar dari jumlah anggota KSP Jumlah anggota kopdit terbanyak terdapat di provinsi Sumut sebanyak 16.386 dan jumlah anggota terkecil terdapat di Jawa Barat.

4.2 Profil KSP dan Kopdit Tingkat Kabupaten/Kota

          Memperkuat hasil diskriftip diatas, hasil analisis one way anova pada Tabel 2, menjelaskan, bahwa kopdit dan KSP berbeda secara signifikan dalam kriteria Jumlah Anggota, Modal Sendiri, Modal Luar, Modal Pemerintah dan SHU (Sig. < 0.05). Dimana kopdit memiliki nilai lebih besar dalam kriteria-kriteria tersebut dibandingkan dengan KSP sedangkan dalam kriteria Total Aset tidak berbeda secara signifikan antara kopdit dengan KSP (Sig. = 0.127).

4.3 Implementasi Prinsip-Prinsip Koperasi

          Hasil kajian implementasi prinsip-prinsip koperasi pada KSP dan kopdit di provinsi Sumatera Utara, Jawa Barat, Bali dan Kalimantan Barat menjelaskan bahwa nilai skor penerapan prinsip-prinsip koperasi pada KSP dan kopdit adalah nilai skor KSP sebesar 73,356 dan kopdit 89,94. Artinya, adalah bahwa KSP dalam mengimplementasi prinsip prinsip koperasi lebih lemah dibanding dengan kopdit.

1). Keanggotaan Sukarela dan Terbuka

2). Pengendalian oleh Anggota Secara Demokratis

3). Partisipasi Ekonomi Anggota

4). Otonomi dan Kemandirian

5). Pendidikan dan Pelatihan

6). Kerjasama Diantara Koperasi

7). Kepedulian Terhadap Komunitas

V. KESIMPULAN DAN SARAN

5.1 Kesimpulan

      Dari penjelasan diatas kesimpulan kajian ini adalah:

    1). Ada perbedaan antara KSP dan kopdit dalam mengimplementasikan prinsip-prinsip koperasi, Perbedaannya terletak pada: (a) Penetapan persyaratan anggota pada prinsip koperasi pertama, (b) Pelaksanaan pendidikan pada prinsip koperasi kelima, (c) Kerjasama horizontal, vertikal dan pelaksanaan interlending pada prinsip ke-6 dan; (d) Kewajiban membayar pajak pada prinsip koperasi ke-7.

     2). Penyebab kopdit lebih baik mengimplementasikan prinsip koperasi: (a) Anggota adalah pemilik koperasi yang perlu dilayani dengan sebaik-baiknya, (b) Pendidikan adalah suatu sarana meningkatkan kemampuan dan motivasi berkoperasi, (c) Kerjasama antar kopdit merupakan wahana saling membantu antar kopdit dan sumber peningkatan usaha dalam meningkatkan pelayanan kepada anggota, (d) Kopdit memiliki standar operasional pembinaan yang jelas.5.2 Saran-Saran

Dari kesimpulan di atas ada beberapa saran yang diusulkan dalam kajian ini yaitu:

1). KSP perlu membuat persyaratan anggota yang lebih teknis operasional sehingga anggota KSP lebih terseleksi pada kualitas,

2). Pendidikan pada anggota dan pengelola KSP perlu dilakukan secara teratur dan konsisten

3). KSP perlu melakukan kerja sama secara horizontal, vertikal dan mengadakan interlending keuangan

4). KSP perlu membangun Pusat KSP ditingkat Kabupaten atau untuk beberapa KSP primer yang berfungsi untuk mengkoordinasikan kepentingan KSP-KSP baik dalam usaha dan keuangan,

5). KSP perlu membuat Standar Operasinal Pelaksanaan KSP seperti kopdit.

VI. DAFTAR PUSTAKA

-------------------, (1992). Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 199 2 Tentang Perkoperasian. Biro Hukum dan Organisasi Departemen Koperasi. Jakarta.

------------------, (2004). Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 199 5 Tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Simpan Pinjam oleh Koperasi. Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil, dan Menengah Republik Indonesia. Jakarta.

Duwi Pryanto, (2008). Mandiri Belajar SPSS. Media Kom. Yogyakarta.

International Co-operative Alliance, (2001). Jatidiri Koperasi. ICA Co-operative Identity Statement Prinsip-prinsip Koperasi Untuk Abad Ke-21 Terjemahan Pengantar Ibnoe Soedjono. LSP2I.

Muhammad Yunus, (2007). Bank Kaum Miskin. Kisah Yunus dan Grameen Bank Memerangi Kemiskinan).  PT. Batu Merah.

*) Kajian Kelompok Peneliti tahun 2008.

Artikel diterima 9 April 2009, Peer review 22 April s.d. 8 Juni 2009, review akhir 7 Juli 2009

**) Peneliti pada Deputi Bidang Pengkajian Sumberdaya UKMK (tim peneliti).