Kondisi Politik Indonesia

Politik Indonesia dewasa ini seperti sedang mendominasi wacana di media. Layaknya gula yang sedang di kelilingi semut, seperti itulah media yang memberitakan kondisi politik di Indonesia. 

Saat ini kondisi politik yang terjadi justru saling memperebutkan kekuasaan. Para penjabat yang memiliki kekuasaan telah melupakan masyarakat. Janji – janji yang dulu di buat justru di lupakan seiring dengan kursi kekuasaan yang di peroleh. Seolah tidak menerima dengan kemenangan sang rival, maka berusaha mencari kesalahan untuk dapat menggulingkan.

Kondisi politik di Indonesia sangatlah memprihatinkan. Para pejabat masih saja sibuk mengurusi kursi jabatannya. Lagi – lagi mereka melupakan soal rakyat. Semisal saja soal kasus suap wisma atlet. Kita ketahui bahwa Anggelina S merupakan kunci dari bobroknya korupsi yang terjadi di Wisma Atlet. Namun, apa yang terjadi? Apakah Anggelina S berbicara jujur terkait korupsi yang terjadi di Wisma Atlet? Tidak kawan, justru beliau menutupi kondisi yang sebenarnya terjadi. 

Kondisi tersebut sangatlah memprihatinkan. Hal tersebut masih salah satu contoh yang ada. Berbicara kondisi politik di Indonesia maka tidak akan jauh dari sebuah kekuasaan. Dewasa ini politik justru seringkali di gunakan sebagai alat untuk mencapai kekuasaan. Entah dengan apa pun, tidak melihat rambu - rambu yang ada, hal yang terpenting kursi kekuasaan harus di dapat. Namun, kursi kekuasaan itu harus di bayar dengan pengorbanan yang besar juga baik itu fikiran dan materil.

Akhirnya rakyat yang menjadi korban dari kondisi politik yang ada sekarang. Para birokrat bangsa ini sepertinya masih terlalu sibuk untuk terus berebut kursi kekuasaan. 

Sebenarnya politik layaknya sebuah pisau. Bila pisau tersebut di gunakan oleh ibu rumah tangga untuk memasak maka pisau akanlah sangat bermanfaat. Maka akan tersedia hidangan yang lezat untuk keluarga. Namun beda cerita bila pisau tersebut di gunakan oleh pembunuh. Maka yang terjadi adalah sebuah kesedihan dan kesengsaraan yang terjadi. 

Begitu pula dengan politik, ia akan bisa menjadi sebuah alat untuk mencapai sebuah kebahagiaan atau malah menjadi sebuah kesengsaraan. Dewasa ini, para politikus yang ada justru tidak mampu memberikan sebuah kesejukan di tengah gerahnya suasana politik yang ada. Para politikus ini nampaknya masih terlalu sibuk. Padahal rakyat Indonesia di luar sana menjadi korban mereka. 

Kita semua bisa melihat gejala mati rasa penyelenggara negara misalnya dalam soal pembelian mobil mewah untuk para menteri Kabinet Indonesia Bersatu II atau juga pembangunan pagar istana presiden yang menelan biaya puluhan miliar rupiah. Kebijakan itu jelas mencederai rasa keadilan publik karena di saat yang sama kemiskinan masih mengharu biru Indonesia (jumlah orang miskin di Indonesia per Maret 2010 berdasar BPS sebanyak 31,02 juta orang–relatif tak banyak berubah jika dibandingkan dengan data per Februari 2005, yakni sebesar 35,10 juta orang). Publik juga bisa melihat bagaimana penyikapan kasus Lapindo, terjadinya ‘kriminalisasi’ terhadap dua pemimpin KPK, penanganan kasus Bank Century yang belum jelas bagaimana akhirnya, serta kuatnya nuansa tebang pilih terhadap penanganan kasus korupsi. Kesemuanya itu adalah contoh - contoh lain yang harus diakui kian mengiris rasa keadilan. Kendati dibalut pernyataan-pernyataan yang apik dan santun, pada akhirnya penyikapan dari penyelenggara negara terhadap kasus-kasus tersebut tetap saja dinilai jauh dari komitmen untuk mewujudkan aspirasi dan kehendak rakyat. 

Selain contoh - contoh yang ada di atas, masih banyak kita lihat masalah soal kemiskinan, putus sekolah dan kelaparan. Namun sepertinya para pejabat ini masih belum tersentuh untuk menuju ke situ akhirnya masih berkutat dengan masalah kekuasaan. 

Sebenarnya politik tidak hanya di kekuasaan saja. Namun ekonomi pun sudah di politikkan. Sebenarnya politik itu merupakan bagaimana seseorang mampu mempengaruhi orang sekelompok lain agar mengikuti gagasan yang kita fikirkan.

Dalam aspek obyektif, Sukardi mencontohkan harga cabai yang makin hari semakin mahal. Kondisi tersebut akan semakin parah bila pemerintah mengeluarkan kebijakan yang tergesa-gesa, misalnya dengan kenaikan harga tiket kereta ekonomi. Momentum ini bisa dipakai untuk menyerang kekuatan politik lawannya. Untuk aspek dari daerah, Sukardi mencontohkan polemik keistimewaan Yogyakarta yang hingga saat ini masih berlarut-larut. Menurut Sukardi, pemerintah harus cepat menyelesaikan polemik tersebut. Kalau tidak, masalah itu juga akan dijadikan partai lain sebagai amunisi untuk menyerang Demokrat.

 

Sekarang ini keadaan politik di Indonesia tidak seperti yang diinginkan. Banyak rakyat beranggapan bahwa politik di Indonesia adalah sesuatu yang hanya mementingkan dan merebut kekuasaan dengan menghalalkan segala cara. Pemerintah Indonesia pun tidak mampu menjalankan fungsinya sebagai wakil rakyat. Hal ini ditunjukkan oleh sebagian rakyat yang mengeluh, karena hidup mereka belum dapat disejahterakan oleh negara. Pandangan masyarakat terhadap politik itu sendiri menjadi buruk, dikarenakan pemerintah Indonesia yang tidak menjalankan kewajibannya sebagai wakil rakyat dengan baik.bagi mereka politik hanyalah sesuatu yang buruk dalam mencapai kekuasaan.

Jika hal ini terus di biarkan, maka seperti bom yang terus di pendam. Maka suatu saat akan meletus juga. Jika kondisi pemerintah terus seperti ini maka tidakl mustahil jika rakyat tidak akan percaya dengan politik. Ketidakpercayaan para rakyat inilah yang sangat berbahaya bagi kestabilan negara. Akibatnya masyarakat akan cenderung apatis terhadap kondisi sebuah negara. Karena kestabilan negara juga di pengaruhi oleh kestabilan politik yang ada di negara tersebut. Apabila gejolak politik di suatu negara terus menerus bergejolak maka tidak mustahil jika terjadi peperangan. Akibatnya masyarakat yang menjadi korban seperti negara negara di timur tengah.

Kesimpulan : Rakyat Indonesia belum merasakan kinerja yang baik dari pemerintah Indonesia, malahan membuat mereka memandang buruk terhadap politik itu sendiri. Selain itu, para generasi muda Indonesia haruslah diperkenalkan dengan politik yang sebenarnya, agar dikemudian hari mereka dapat menjadi generasi baru yang lebih bertanggung jawab. Sehingga kondisi bangsa ini tidak terus terpuruk akibat politik tidak bertanggungjawab para pejabat sekarang. Sudah seharusnya kita membanahi bangsa ini. Karena bila kondisi seperti ini terus di budayakan, maka bukanlah hal yang mustahil jika suatu saat nanti nama Indonesia hanya tinggal sejarah.

Sumber : http://politik.kompasiana.com