"Kota yang maju bukan dilihat dari
kondisi bahwa orang miskinnya bisa membeli mobil, melainkan ketika orang
kayanya menggunakan transportasi publik," kata Enrique Penalosa, Wali Kota
Bogota 1999-2002. Ungkapan bekas Wali Kota Bogota itu
menjadi relevan setelah konsep mobil murah dan ramah lingkungan, atau low cost
and green car (LCGC), yang diluncurkan pemerintah berkembang menjadi
kontroversi.
Tidak kurang dari Wapres Boediono pun
ikut mengemukakan pendapat terkait dengan program mobil murah. Dalam kesempatan
membuka pameran otomotif terbesar se-Asia Tenggara, Indonesia International
Motor Show (IIMS) Ke-21 di JI Expo, Kemayoran, Jakarta Pusat, Kamis (19/9),
Wapres mengatakan melarang masyarakat Jakarta membeli mobil bukanlah solusi
untuk mengatasi kemacetan di Jakarta.
Wapres mengungkapkan hal itu setelah
Gubernur DKI Joko Widodo atau Jokowi menulis surat kepada Wapres dan menyatakan
tidak setuju dengan program pengadaan mobil murah tersebut. Menurut Jokowi,
kebijakan mobil murah itu hanya akan membuat jalan-jalan di kota besar yang
sudah macet seperti Jakarta akan menjadi lebih macet lagi.
Menurut Wapres, Pemprov DKI bisa
melakukan sejumlah kebijakan untuk mengatasi kemacetan di Jakarta seperti
peningkatan alat transportasi publik serta penerapan electronic road pricing. Apalagi industri otomotif Indonesia
diharapkan menjadi tulang punggung industri dan industrialisasi masa depan.
Namun, penanganan kemacetan tersebut
harus dilakukan secara komprehensif, dari hulu ke hilir. Kebijakan di hulu
antara lain tidak mengobral kemudahan orang membeli mobil. Lalu, belajar dari persoalan penghematan
bahan bakar minyak yang selama ini belum sepenuhnya dapat diselesaikan, menjadi
bijak jika pemerintah mengkaji ulang kebijakan mobil murah tersebut.
Kebijakan itu juga tidak sejalan dengan
program untuk mengurangi konsumsi bahan bakar minyak (BBM) yang terus
melambung. Memudahkan setiap warga membeli mobil sama artinya mendorong
konsumsi BBM ke level yang tidak terbatas. Kendati disebut-sebut sangat irit
bahan bakar, tetap saja mobil tersebut bakal menambah konsumsi BBM karena ada
pembelian kendaraan baru.
Di sisi lain, defisit neraca perdagangan
kita selama ini salah satunya disumbang impor BBM yang semakin besar dari tahun
ke tahun. Memudahkan setiap orang membeli mobil sama artinya dengan mendorong
agar defisit neraca perdagangan kita semakin lebar. Kita memahami sepenuhnya kerisauan
Jokowi bahwa program mobil murah akan membuat persoalan kemacetan yang sedang
dicoba diselesaikan Jokowi menjadi semakin sulit dipecahkan. Karena itu, kita
mendesak agar antara pemerintah pusat dan Pemprov DKI lebih bersinergi terkait
dengan isu tersebut.
Pembangunan transportasi publik yang
aman, nyaman, dan murah untuk Jakarta harus lebih diutamakan daripada mendorong
setiap warga DKI untuk memiliki mobil. Infrastruktur jalan di Jakarta sudah
kelebihan kapasitas untuk menampung lebih banyak kendaraan.
Kita memahami bahwa sektor otomotif
memang menjadi salah satu penggerak utama roda ekonomi nasional. Karena itu,
apa yang diungkapkan Wapres Boediono bukan pernyataan yang mengada-ada. Kita
mendorong agar mobil murah itu lebih dipasarkan sebagai produk ekspor yang akan
mengurangi defisit neraca pembayaran kita. Akan tetapi kebijakan mobil murah yang diajukan pemerintah
perlu dilihat dari sisi positif maupun negatif. Tujuannya untuk mendapatkan
pemahaman komprehensif terhadap kebijakan tersebut.
Peneliti Transportasi Jalan Badan Penelitian dan Pengembangan Kementerian
Perhubungan, Nunuj Nurdjanah mengatakan, terlepas dari pro dan kontra dari
berbagai pihak mengenai program LCGC (Low Cost Green Car/mobil murah ramah lingkungan), kita
perlu melihatnya dari dua sisi yang mungkin timbul yaitu dampak positif dan
negatifnya.
Menurut Nunuj, dampak positifnya yang mungkin
disebutkan adalah penghasilan pajak negara dari otomotif akan bertambah, serta
masyarakat golongan ekonomi menengah akan merasakan punya mobil baru dengan harga terjangkau.
Selain itu, sebagian pengguna sepeda motor mungkin akan berpindah pada mobil murah, mencegah masuknya mobil murah dari luar negeri atau negara tetangga seperti dari Thailand yang sudah terlebih dahulu memproduksi mobil murah.
"Sedangkan dampak negatifnya yang mungkin timbul adalah meningkatnya kepemilikan mobil pribadi. Tentunya dibarengi meningkatkan penggunaan mobil pribadi di jalan yang berakibat pada meningkatnya kepadatan lalu lintas, dan meningkatkanya konsumsi BBM," katanya di Jakarta, Selasa (24/9). Belum lagi permasalahan lainnya seperti peminat angkutan umum akan semakin berkurang, dominasi angkutan pribadi pada angkutan lebaran akan semakin meningkat. "Bergulirnya program mobil murah ini dampaknya berantai, dan perlu upaya keras instansi terkait untuk meminimalisir dampak negatif tersebut," tuturnya.
Selain itu, sebagian pengguna sepeda motor mungkin akan berpindah pada mobil murah, mencegah masuknya mobil murah dari luar negeri atau negara tetangga seperti dari Thailand yang sudah terlebih dahulu memproduksi mobil murah.
"Sedangkan dampak negatifnya yang mungkin timbul adalah meningkatnya kepemilikan mobil pribadi. Tentunya dibarengi meningkatkan penggunaan mobil pribadi di jalan yang berakibat pada meningkatnya kepadatan lalu lintas, dan meningkatkanya konsumsi BBM," katanya di Jakarta, Selasa (24/9). Belum lagi permasalahan lainnya seperti peminat angkutan umum akan semakin berkurang, dominasi angkutan pribadi pada angkutan lebaran akan semakin meningkat. "Bergulirnya program mobil murah ini dampaknya berantai, dan perlu upaya keras instansi terkait untuk meminimalisir dampak negatif tersebut," tuturnya.
Untuk itu, Kementerian terkait seperti Kementerian Perhubungan, Kementerian PU,
Kementerian ESDM merupakan instansi pemerintah yang terkena imbasnya harus
berupaya keras menanggulangi dampak negatif yang timbul dari program mobil murah ini. Sedangkan instansi lainnya yang harus bekerja keras untuk menanggulangi dampak
negatifnya adalah pemerintah daerah, khususnya di kota-kota besar. "Ada wacana
kalau mobil murah ini akan
didistribusikan ke luar Jawa," ujar Nunuj.
Namun, ia mengemukakan karena rancangan mobil murah
itu adalah tipe 'city car', sehingga apabila didistribusikan ke luar Pulau
Jawa-Bali seperti Kalimantan dan Papua, kondisi jalannya kurang memadai dan
mempunyai medan yang sulit sehingga untuk mobil jenis 'city car' kemungkinan
besar kurang laku.
Beberapa kelebihan dan
kekurangan adanya mobil murah.
Dampak Positif :
Pertama, akan menciptakan permintaan baru serta mendorong
pertumbuhan pasar otomotif domestik karena akan semakin banyak orang memiliki
kemampuan untuk membeli mobil.
Kedua, ini akan mendorong pabrikan mobil untuk lebih agresif
berinvestasi di Indonesia guna membangun pabrik-pabrik baru untuk memproduksi
mobil murah dan ramah lingkungan. Ini juga akan dilakukan oleh Nissan, Suzuki
dan Honda.
Ketiga, penanaman modal asing yang baru akan menciptakan
lapangan kerja baru, serta meningkatkan pendapatan masyarakat. Bahkan, ini akan
membantu mendorong pertumbuhan ekonomi Indonesia.
Keempat, ini akan memacu pabrikan mobil untuk membawa
teknologi baru, serta membangun fasilitas riset dan pengembangan di Indonesia.
Ini juga akan meningkatkan kualitas tenaga kerja di industri otomotif.
Kelima, kebijakan ini akan mendorong lokalisasi komponen,
yang pada akhirnya akan memperkuat dan mendorong pertumbuhan industri komponen
otomotif.
Keenam, ini akan meningkatkan citra positif industri otomotif
Indonesia karena mobil ramah lingkungan cenderung menghasilkan emisi korban
rendah sehingga mendukung pemeliharaan lingkungan secara berkelanjutan.
Dampak Negatif :
Pertama, meningkatnya kepemilikan
penggunaan mobil pribadi di jalan yang berakibat pada meningkatnya kepadatan
lalu lintas / macet.
Kedua, meningkatkan konsumsi BBM
karena masih menggunakan BBM bersubsidi.
Ketiga, peminat angkutan umum akan
semakin berkurang.
Keempat, dominasi angkutan pribadi
pada angkutan lebaran akan semakin meningkat.
Sumber :
http://www.katadata.co.id/
http://m.detik.com/finance http://www.republika.co.id
|
Tidak ada komentar:
Posting Komentar